Promosi Jabatan Struktural (Baperjakat)

A. DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 13 Tahun 2002, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  5. Keputusan Ketua LIPI Nomor 1697/D/1996, tanggal 11 Juli 1996, tentang Syarat-syarat Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II, III, IV dan V dalam lingkungan LIPI;
  6. Keputusan Ketua LIPI Nomor 1698/D/1996, tanggal 11 Juli 1996, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) LIPI;
  7. Keputusan Kepala Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 676/D/2001, tanggal 4 April 2001, tentang perubahan atas Keputusan Ketua LIPI Nomor 1698/D/1996, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  8. Keputusan Ketua LIPI Nomor 3252/A/1997 tentang Pembubaran Personalia Baperjakat LIPI;
  9. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001, tanggal 5 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004, tanggal 28 Oktober 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI;
  10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang lowong secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah.

 

B. PERSYARATAN

PERSYARATAN TEKNIS

  1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
  3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
  4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik, dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, dan
  6. Sehat jasmani dan rohani;
  7. Memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki;
  8. Untuk mengisi kekosongan setiap jabatan struktural dimaksud, Kepala Satuan Kerja wajib mengajukan usulan minimal 3 (tiga) orang calon pejabat struktural yang memenuhi persyaratan tersebut kepada Ketua Baperjakat LIPI melalui Sekretaris Utama dan Deputi yang bersangkutan.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL:

  1. Surat Pengantar dari Pejabat Eselon I yang bersangkutan
  2. Salinan sah Kartu Pegawai
  3. Daftar Riwayat Hidup
  4. Salinan sah SK Pangkat Terakhir
  5. Salinan sah SK Jabatan terakhir
  6. Kehadiran
  7. Salinan sah DP3, 2 tahun terakhir

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN:

  1. Persetujuan dari Pejabat Eselon I yang bersangkutan
  2. Salinan sah Kartu Pegawai
  3. Daftar Riwayat Hidup
  4. Salinan sah Pangkat Terakhir
  5. Salinan sah SK Pelantikan
  6. Salinan sah DP3, 2 tahun terakhir
  7. Salinan sah  SK Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural
  8. Salinan sah  SK Penugasan Pada Instansi Lain (bila ada)

C. PROSEDUR

SOP BAPERJAKAT