Penerbitan Surat Ijin Cerai dan Keterangan Cerai

1. Dasar Hukum

  • Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

2. Persyaratan

Persyaratan Teknis :

PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan :

  • Salah satu pihak berbuat zinah
  • Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan
  • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya
  • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan yang membahayakan pihak lain
  • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Persyaratan Administrasi :

  • Surat pengantar dari Pimpinan unit kerja
  • Surat Nikah
  • Surat permintaan izin untuk melakukan perceraian
  • BAP dari Pimpinan Unit Kerja yang berisi kepenasehatan
  • BAP dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat
  • Surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk bekas isteri dan anak-anaknya
  • Surat Jaminan berlaku adil
  • Kelengkapan lain (Alasan salah satu berbuat zinah):
    • Keputusan pengadilan
    • Laporan perbuatan zina.
    • Surat menyaksikan perbuatan zinah

3. Proses Pelayanan  :

  • Surat permintaan izin cerai disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki/berjenjang.
  • Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin cerai wajib menyampaikannya kepada Pejabat atasannya paling lambat 3 (tiga) bulan
  • Sebelum mengambil keputusan, setiap pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka
  • Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan

4. Prosedur

Penerbitan Surat Ijin dan Keterangan Cerai

Penerbitan Surat Ijin dan Keterangan Cerai